Kampar, jurnalpolisi.id
Mendapatkan informasi dari seorang pemancing tentang pembukaan lahan di areal hutan alam, ketika tim media jpn dan media Demokratis menyuruh mengantarkan ke lokasi pengelolaan hutan oleh pihak pemancing, tim pemantau media tidak dapat memasuki areal pengelola hutan karena terbenteng pagar kayu memakai kunci gembok rantai besi. tim pemntau tidak dapat menembus lokasi pengelolaan perkebunan dari pintu pagar kayu akibat akses jalur sepeda motor juga ditiadakan untuk melintas menembus kiloan meter ke areal titik barak pengelola hutan.

Tim jpn dan Demokratis balik arah karena waktu sudah tidak mengijinkan untuk mendapatkan barak pembuka hutan bila berjalan kaki.
Esok harinya, tim jpn dan Demokratis mengulagi ke lokasi pengelolaan hutan radius lima ratus meter dari pintu gerbang pihak tim bertemu dengan dua orang (WWB) penjaga sadwa di kawasan hutan lindung.
Ketika minta keterangan dengan dua orang sebagai penjaga sadwa liar mengatakan ,tidak dapat masuk melewati pagar karena dikunci. “Pembukaan kebun sistem KKPA,” ujar WWB.
Setelah pihak tim sampai ke gubuk pengelola hutan dan mengkonfirmasi salah satu pengawas lokasi bernama Topan mengatakan, lahan ini adalah pembuatan pola KKPA 1.500 hektar kurang lebih , dan untuk alat berat bekerja 4 unit, yakni, Sumitomo 2 unit, Cobelko 1 unit dan Cat 1 unit.

“Tapi kalau untuk koordinator lapangan dan untuk penanganan lokasi seluruhnya menjadi tanggung jawab Korlap yaitu Riduan,” ujar Topan.
Tim menggali keterangan lebih lanjut dengan pengawas bernama Topan mengenai izin pembukaan hutan alam hanya menyebutkan pola KKPA tapi surat izin tak dapat diperlihatkan berbentuk apapun kepada tim .
Diduga keras pembukaan hutan alam sudah mencapai 200 hektar sudah terbuka, tapi ironisnya tidak dapat menunjukan izin yang diberikan oleh pemerintah melalui PT (Persero), dan juga tidak terlihat ada plang yang menunjukkan aktifitas pekerjaan tersebut.
“Untuk intansi terkait agar meninjau hutan alam agar paru-paru bumi tidak semakin gundul dan tidak terjadi erosi dan mendapat dampak kepada seluruh masyarakat yang lain.
Samapai berita ini di turunkan tim jpn dan Demokratis tidak dapat menghubungi siapa pemiliknya ( anto/ Sitepu)