Kepala Bappenas Optimis Indonesia Dapat Penuhi Target Perencanaan Jangka Panjang
Jakarta – jurnalpolisi.id
Masa pandemi ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menyesuaikan postur perencanaan yang telah dibuat. Untuk perencanaan jangka menengah panjang, adanya pandemi ini memang tidak begitu berpengaruh namun dalam jangka pendek cukup berefek signifikan.
Saat menyampaikan pidato kenegaraan tentang APBN 2021 dan Nota Keuangan di Gedung MPR, pada Jumat, 14 Agustus 2020 lalu, Presiden Joko Widodo menyebutkan Pemerintah menargetkan ekonomi Indonesia di 2021 tumbuh positif. Hal ini seiring dengan harapan kembali pulihnya pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun depan.
“Asumsi indikator ekonomi makro yang kami pergunakan adalah sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 4,5 persen-5,5 persen,” ujar Jokowi.
Selain itu, Presiden juga menargetkan pendapatan negara pada 2021 mendatang mampu mencapai Rp 1.776,4 triliun.
Pandemi membuat pemerintah perlu mempertajam reform di berbagai bidang untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah-panjang, atau paling tidak capaian akhir jangka menengah-panjang tidak terlalu jauh dari yang sudah ditargetkan.
“Sebagai contoh, tahun 2021 ini pertumbuhan ekonomi kita targetkan 4,5 – 5,5% mengarah pada target RPJMN dengan fokus pada investasi, industri, dan pariwisata dengan reform pokok didalamnya didukung dengan reform sosial termasuk sistem kesehatan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dalam wawancara dengan Reuters Indonesia.
Menteri menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 ini turut berdampak pada kebijakan dan pengalokasian anggaran pembangunan untuk jangka dua tahun ke depan, namun diperkirakan tidak akan menggangggu pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang. Akan tetapi Pemerintah tetap harus menghantisipasi sisi negatif lonjakan ekonomi.
Indonesia bisa berkaca dari strategi pemulihan ekonomi yang pernah dilakukan oleh oleh Korea Selatan, dimana setelah 2008 – 2009, Korea Selatan mengalokasikan 80 persen anggarannya untuk stimulus hijau.
“Strategi tersebut sangat efektif menjadikan Korea Selatan menjadi negara yang paling cepat mengalami pemulihan pasca krisis keuangan global pada tahun 2008, dibandingkan dengan negara anggota OECD lainnya,” kata Menteri.
Sebagai penutup, Menteri menyampaikan bahwa Indonesia perlu memanfaatkan momen pasca pandemi ini untuk bangkit dengan strategi kebijakan dan anggaran pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
“Strategi ini diharapkan dapat menstimulus berkembangnya ekonomi baru di Indonesia, dimana berkembangnya industri-industri baru yang lebih ramah terhadap lingkungan dan menciptakan lapangan kerja baru yang besar,” tutup Menteri.( icky)
