Kp Norman Hadinegoro : Periode Sekarang BUMN Memasuki Perubahan Drastis
Jakarta – jurnalpolisi.id
KP Norman Hadinegoro,SE.MM.
Pemerhati BUMN dan Ketum PERNUSA
juga sebagai pemerhati memberikan pencerahan :
Tahukah anda bahwa total Asset BUMN mencapai Rp 8.092 Triliun.
Bayangkanlah sumber daya aset sebesar itu, kalaulah 2% saja mengalir setiap tahunnya ke elite politik melalui suap, bisnis rente yang memeras, konspirasi, atau apalah, maka jumlahnya bisa mencapai Rp. 16 triliun. Apa mungkin hanya 2%?. Tentu angkanya akan lebih pantantis lagi.
Sebelum periode Presiden Jokowi menyentuh BUMN itu sama saja menyentuh pundi pundi elite Politik. mafia kerah hitam, broker.
Butuh Menteri BUMN petarung, nyali besar untuk membenahi BUMN. Mengapa?
Karena Tugasnya mengobati borok luka BUMN puluhan tahun sudah terlalu lama dibiarkan menjadi ATM kepentingan, karena yang terlibat itu elite politik dari lingkaran Partai, TNI, Ormas, dan masih banyak lagi termasuk broker dan pengusaha rente.
Mereka jadi jaringan yang smart dan licin untuk membuat BUMN sebagai sumber daya keuangan bagi kepentingan kelompok dan pribadinya.
Bukan rahasia umum bila banyak karyawan BUMN yang terpapar politik identitas. Mereka sekitar 75 % tidak memilih Jokowi . Secara politik , itu hak mereka menentukan pilihan politiknya. Dalam sistim demokrasi itu syah syah saja.
Yang jadi sorotan adalah belakangan ini satu demi satu kebobrokan BUMN mulai tersingkap, Menteri Erick Thohir cuci piring besar besaran dari ribuan BUMN dirampingkan menjadi 142 BUMN dan mengelola 41 BUMN .
Sebetulnya pembersihan BUMN itu sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi antara lain Perusahaan raksasa milik BUMN kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Semua pejabat BUMN dan karyawan BUMN tahu itu.
Sementara para elite pendukung status quo juga sadar bahwa akses politik mereka kepada BUMN akan dibonsai di periode kedua Presiden Jokowi. Makanya mereka membangun koalisi dengan kelompok anti pemerintah, kelompok radikal untuk menjadi pressure group yang efektif berkedok atas nama agama.
Kita tidak bisa menanti BUMN bersih, baru kemudian pembangunan dilaksanakan. BUMN tetap harus di garis depan dalam pembangunan nasional. Apalagi Asset BUMN itu 80% dari GNP kita. Besar sekali sumber dayanya.
Semakin besar peran BUMN dalam ekonomi nasional semakin besar pengawasannya secara hukum dan moral. Para Direksi dan Komisaris BUMN dibayar engga murah. Kalau mereka melanggar dan rendah kinerja, hendaknya sikat aja. Masih banyak anak bangsa yang mampu dan siap menerima tugas.
Kini Tuhan membuka jalan Presiden Jokowi untuk melakukan perubahan BUMN dengan Menteri BUMN yang amanah, diharapkan pengangkatan Direksi dan Komisaris yang amanah . Kita harus mengawal proses reformasi BUMN ini. Karena 2/3 GNP kita ada di sini. Focus saja dan kerja keras untuk menyelamatkan 2/3 sumber daya nasional untuk anak cucu kita.
Yang salah, kita kritik dengan memberikan masukan positip,yang benar kita apresiasi.
Mengapa? waktu berjalan terus dan tikus terus mengerat tiada henti, pagi siang dan sore.
Sehari terlambat atau kita lengah , tidak sedikit sumberdaya hilang sementara resesi akibat covid 19 didepan mata.
Semoga Tuhan memberikan kekuatan kepada mengemban amanah. **
