100 KEPALA KELUARGA MISKIN DICORET DARI DAFTAR PENERIMA BLT – DD

 Soe, jurnalpolisi.id Program bantuan langsung tunai yang bersumber dari Anggaran Dana Desa tentunya sangat diharapkan oleh masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19. Apalagi dengan kelanjutan penerapan PPKM yang membatasi kegiatan masyarakat, membuat perekonomian masyarakat terhambat. Sangat disayangkan yang terjadi di desa Sambet, Kecamatan Toianas, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Propinsi Nusa Tenggara Timur (TTS). Puluhan masyarakat mengeluh terkait BLT dari Dana Desa yang dibagikan. Beberapa warga mengaku nama mereka dicoret dari daftar penerima bansos dan mengaku sangat kecewa karena tidak melalui pemberitahuan terlebih dahulu, seperti keluhan mereka pada jurnalpolisi.id. Senin 23/08/2021. Bukan saja mereka tapi ada juga beberapa orang tua yang sudah lumpuh dan ada yang buta juga di coret dari daftar penerima, padahal mereka layak mendapatkan BLT-DD karena sudah tua, lumpuh dan tidak mempunyai pekerjaan,” kesalnya Mendengar keluhan masyarakat, jurnalpolisi.id menemui Kepala Desa Sambet di Balai desa, untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi, namun maksud tersebut tidak terlaksana karena saat di Balai Desa, petugas mengatakan Kepala Desa sedang sibuk. Jurnalpolisi menunggu dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00, maksud ingin menemui Kepala Desa tidak tercapai. Begitu pula dusun yang ada terkesan selalu menghindar dari jurnalpolisi. Saul Benu, ketua Rukun Tetangga (RT) 003 saat ditemui mengatakan penyesalannya. Masyarakat penerima BLT-DD, selaku RT sudah mendata bagi yang berhak menerima bantuan tersebut, dan untuk Desa Sambet yang berhak menerima tercatat 213 Kepala Keluarga (KK), tapi 100 KK dicoret.Parahnya lagi, yang buta dan lumpuh yang telah terdata juga di coret. Padahal selama ini mereka tidak pernah tersentuh bantuan dari pemerintah. Selain itu dari awal musyawarah sampai dengan penetapan pengurangan penerima BLT-DD, Kepala Desa tidak pernah musyawarah terlebih dahulu, sehingga timbul asumsi kami selaku RT seolah-olah kami tidak di butuhkan sama sekali.Seorang bapak yang tak mau di sebut namanya, saat berpapasan dengan jurnalpolisi, ia mengungkapkan bahwa ia sangat menyayangkan adanya dugaan ketimpangan BLT-DD yang telah tersalurkan yang diduga di manfaatkan oleh sejumlah oknum. Ia juga mengatakan bahwa masyarakat sangat menyayangkan sikap oknum kepala desa yang seolah-olah tidak mengikuti sesuai aturan dari pemerintah. Seharusnya sebagai pemimpin, dia harus tahu kondisi masyarakat dan bisa mengayomi masyarakatnya, unggkapnya. Dengan kondisi ekonomi saat ini, masyarakat sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah akibat dampak covid-19, apalagi dengan adanya virus Corona Covid-19.Masyarakat tidak berdaya karena tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti mencari kebutuhan untuk keberlangsungan kehidupannya sehari-hari. Ditempat terpisah Rodi, Ketua DPD – NTT, Lembaga Investigasi Negara, mengatakatakan bahwa, “seharusnya oknum kepala desa semestinya mengikuti instruksi dari pemerintah, dalam penyalurannya harus melibatkan semua unsur, sesuai program yang didorong oleh Presiden Jokowi, agar bantuan ini tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh penumpang gelap”. Ungkapnya “Program BLT-DD ini harus tepat sasaran. Bantuan ini berguna untuk menghidupkan daya beli masyarakat desa yang terpukul. Pendataan warga penerima program ini harus benar-benar dilakukan. Jangan sampai tumpang tindih dengan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) agar tepat sasaran dan diterima oleh warga desa yang berhak menerimanya,” Lanjutnya, “jangan ada pihak yang memanfaatkan wabah Covid-19 untuk kepentingan pribadi, termasuk mempermainkan dana BLT. Kami berharap instalasi terkait untuk segera mengusut program BLT-DD di desa Sambut yang diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum, dan ketimpangan ini harus di usut hingga tuntas”. Tegasnya Atas nama Ketua Lembaga Investigasi Negara, meminta kepada pihak terkait dan pihak Aparat Penegak Hukum (APH) untuk dapat mengusut adanya dugaan ketimpangan mengenai bantuan yang dikeluhkan oleh masyarakat di desa Sambet. (PN/tim).