Skandal PSU 3.029m² Kota Tangerang: Aktivis Usman Muhammad Bongkar Bukti Mafia Tanah Masih Berkeliaran!
Tangerang , jurnalpolisi.id
Kota Tangerang kembali diguncang skandal pertanahan! Sebidang tanah seluas 3.029m² yang seharusnya menjadi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) diduga telah “dihilangkan” dalam proses peralihan kepemilikan yang tidak transparan. Aktivis pertanahan, Usman Muhammad, angkat bicara dan menyebut kasus ini sebagai bukti nyata bahwa mafia tanah masih bebas beroperasi tanpa hambatan. Kamis, (13/2/2025).
Misteri Tanah yang Raib
Tanah yang berlokasi di Kota Tangerang ini awalnya diharapkan menjadi fasilitas bagi masyarakat, namun kini statusnya tak jelas. Menurut Usman Muhammad, jejak administratif tanah tersebut diduga sengaja disembunyikan atau dialihkan ke pihak tertentu yang memiliki kepentingan bisnis besar.
“Ini bukan sekadar kelalaian, tapi permainan kotor yang merugikan hak warga. Jika dibiarkan, kasus seperti ini akan terus terjadi,” tegasnya.
BPN dan Pemerintah Kota Diduga Tutup Mata?
Dalam investigasi yang dilakukan tim Usman Muhammad, ditemukan indikasi bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Pemerintah Kota Tangerang seolah bungkam terhadap persoalan ini.
“Jika mereka tidak terlibat, seharusnya mereka transparan dan berani menunjukkan lokasi serta status hukum tanah ini,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya telah mengajukan permintaan resmi, namun belum mendapatkan jawaban memuaskan.
Gerakan Warga dan Ancaman Langkah Hukum
Warga sekitar yang merasa dirugikan mulai bersuara dan mendukung langkah Usman Muhammad. Mereka mendesak pemerintah segera mengambil tindakan sebelum mereka turun langsung melakukan aksi massa.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, kami siap membawa masalah ini ke ranah hukum dan mengungkap siapa dalang di balik skandal ini,” tambah Usman Muhammad.
Skandal ini menjadi cerminan bahwa permasalahan mafia tanah masih merajalela, bahkan di daerah yang terus berkembang seperti Kota Tangerang. Publik kini menunggu respons dari pihak terkait—akankah mereka transparan, atau justru semakin menutup-nutupi kebenaran?
(Ismail Marjuki JPN)
