Artikel

Peraturan Presiden RI No 5 Tahun 2025 Tentang: Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH)

Jurnal Polisi1 bulan ago1 bulan ago03 mins

Jakarta, jurnalpolisi.id

Rabu, 14 Mei 2025 Presiden Republik Indonesia, Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 21 Januari 2025.

Maksud dan Tujuan

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi kawasan hutan yang telah disalahgunakan atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan peruntukannya. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan serta menegakkan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Kinerja dan Capaian Satgas PKH

Hingga tanggal 23 Maret 2025, Satgas PKH telah melakukan pendataan terhadap kawasan hutan yang menjadi objek penertiban. Adapun total lahan yang telah berhasil dikuasai kembali oleh Satgas PKH mencapai 1.001.674,14 hektare, yang tersebar di:

9 Provinsi
64 Kabupaten
369 Perusahaan pemegang konsesi

Satgas PKH bekerja dengan dukungan teknologi Geospasial dan menjalin koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan validitas data dan keberhasilan penguasaan lahan.

Penyerahan Lahan

Beberapa tahap penyerahan lahan yang telah dilakukan Satgas PKH adalah sebagai berikut:

10 Maret 2025: Penyerahan lahan kepada PT Agrinas Palma Nusantara (Persero).
26 Maret 2025: Penyerahan lanjutan seluas 216.997,75 hektare.

Struktur dan Kepemimpinan

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dipimpin oleh:

Ketua Pelaksana: Bapak Febrie Ardiansyah, yang juga menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus di Kejaksaan Agung Republik Indonesia.