APBD 2024 Disorot, DPRD Kota Bogor Telaah Revisi KUA-PPAS 2025
Kota Bogor, jurnalpolisi.id
DPRD Kota Bogor menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan Pemuda, Selasa (17/6/2025). Dalam sidang tersebut, Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyerahkan dua dokumen penting—Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dan draf Perubahan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2025—kepada Ketua DPRD Adityawarman Adil untuk dibahas lebih lanjut.
Pada kesempatan itu, Adityawarman menegaskan bahwa dewan akan memproses kedua rancangan secara internal melalui Alat Kelengkapan Dewan (AKD) sesuai ketentuan perundang-undangan. “Pembahasan akan kami lakukan secepatnya agar tahapan penganggaran tidak terhambat,” ujarnya.
Juru bicara fraksi-fraksi, Fajar Muhammad Nur, kemudian menyampaikan pandangan umum fraksi DPRD. Ia menyoroti rendahnya serapan anggaran dan ketepatan program dalam APBD 2024. “Kami mengharapkan seluruh masukan, kritik konstruktif, serta rekomendasi yang disampaikan fraksi dapat ditindaklanjuti secara serius sehingga kebijakan fiskal mendatang lebih berpihak pada masyarakat,” kata Fajar.
Menanggapi kritik tersebut, Wali Kota Dedie memaparkan bahwa Pemerintah Kota Bogor berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk kesembilan kalinya berturut-turut. Ia juga menekankan capaian enam program prioritas—Bogor Lancar, Merenah, Kasohor, Motekar, Samawa, dan Abdi Bogor—sebagai bukti upaya berkelanjutan Pemkot dalam reformasi birokrasi.
Terkait Revisi KUA-PPAS 2025, Dedie menjelaskan bahwa komposisi belanja mengikuti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja. Struktur rancangan itu mencakup Pendapatan Daerah Rp3,1 triliun, Belanja Daerah Rp3,4 triliun, dan Pembiayaan Daerah Rp39 miliar, sehingga masih terdapat defisit Rp243 miliar yang perlu ditutup melalui optimalisasi pendapatan dan rasionalisasi belanja.
Pembahasan lanjutan di DPRD dijadwalkan rampung sebelum tenggat penetapan APBD Perubahan, agar program 2025 dapat berjalan tepat waktu dan tepat sasaran.
Laporan: Parlindungan, S. A.Md. Kep | Kepala Perwakilan Bogor
