Ngopi Tubruk di Padasuka, Forum Rembug Warga Perkuat Sinergi Pemerintah dan Masyarakat
Bandung – jurnalpolisi.id
Program Ngopi Tubruk kembali digelar sebagai wadah kebersamaan antara pemerintah kelurahan dengan masyarakat. Kegiatan berlangsung di Pasir Luhur, RT 05/RW 11, Kelurahan Padasuka, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, dengan suasana santai namun penuh makna.
Pemilihan nama Ngopi Tubruk tidak semata menyuguhkan secangkir kopi, tetapi melambangkan pertemuan hangat tanpa sekat. Filosofi “tubruk” mencerminkan percampuran rasa, sebagaimana warga dan pemerintah yang duduk bersama secara setara untuk menyampaikan aspirasi, gagasan, dan rencana pembangunan.
Acara ini dihadiri tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, kader PKK, hingga kalangan pemuda. Keberagaman pandangan yang muncul membuat forum semakin hidup dan memperkaya arah pembangunan Kelurahan Padasuka ke depan.
Lurah Padasuka, M. Fachla, HM., S.IP., menegaskan bahwa forum ini adalah wujud keterbukaan pemerintah.
“Melalui wadah seperti Ngopi Tubruk, kita wujudkan kebersamaan, mendengar setiap aspirasi, dan bersama-sama membangun Padasuka yang lebih maju, solid, dan berdaya,” ujarnya.
Aspirasi Warga
Dalam kesempatan itu, perwakilan RT 01/RW 11 mengapresiasi terselenggaranya forum tersebut.
“Forum ini sangat bermanfaat, baik bagi warga maupun perangkat RT yang sehari-hari menerima langsung informasi dari masyarakat. Dengan adanya rembuk seperti ini, komunikasi yang sebelumnya terasa kurang bisa terjalin lebih maksimal,” ungkapnya.
Warga juga menyoroti pentingnya ketepatan dalam pendataan bantuan sosial serta menyampaikan apresiasi atas layanan administrasi kelurahan, khususnya pengurusan KTP dan Kartu Keluarga, yang dinilai semakin baik.
Komitmen Kelurahan
Menanggapi hal itu, Lurah Padasuka menekankan pentingnya pembaruan data sosial secara berkala.
“Kami memahami bahwa pendataan sosial, penerimaan manfaat bantuan, dan pembaruan data merupakan hal krusial. Semua masukan warga akan kami tindaklanjuti secara berjenjang agar lebih tepat sasaran,” jelas Fachla.
Ia juga menyoroti layanan kesehatan bagi warga kurang mampu, terutama terkait rujukan ke rumah sakit. Saat ini, rujukan hanya dapat dilakukan di RS Welas Asih. Kendala, kata dia, bukan penolakan rumah sakit, melainkan kelengkapan administrasi keluarga pasien.
“Kadang pihak keluarga kurang siap melengkapi berkas, sehingga puskesos dan perangkat kelurahan yang menanggung beban sementara. Padahal, ini semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Karena itu, kami menugaskan puskesos untuk siaga di kantor kelurahan setiap hari, agar bisa mendampingi sekaligus memberikan pemahaman kepada warga,” tambahnya.
Dukungan Puskesos
Perwakilan Puskesos turut menjelaskan bahwa saat ini sedang dilakukan verifikasi 412 warga untuk memastikan keaktifan kepesertaan BPJS.
“Prosesnya melalui aplikasi Sitapan, turunan dari Sibedas, untuk memastikan data warga valid di lapangan. Kendala utama biasanya soal berkas yang tidak lengkap dan ada warga yang menolak diverifikasi,” terangnya.
Sinergi untuk Kemajuan Bersama
Fachla menegaskan bahwa keberhasilan pelayanan publik tidak mungkin tercapai tanpa kerja sama semua pihak.
“Setiap keputusan terkait warga sebaiknya dimusyawarahkan lebih dulu di tingkat RT/RW. Dengan begitu, solusi yang diambil benar-benar disepakati bersama tanpa kesan intervensi sepihak,” tegasnya.
Penutup
Forum Rembug Warga melalui program Ngopi Tubruk ditutup dengan ajakan memperkuat silaturahmi dan sinergi pembangunan.
“Niat kami hadir di sini adalah untuk bersilaturahmi sekaligus membuka ruang diskusi. Mari kita sama-sama mencari jalan terbaik demi kepentingan masyarakat Padasuka,” tutup M. Fachla.
JURNAL POLISI NEWS | (YSP)
