DPRD Balikpapan Gelar Rapat Paripurna Bahas Regulasi Tata Ruang dan Keadilan Gender
Balikpapan – jurnalpolisi.id
DPRD Kota Balikpapan menggelar Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025/2026 dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali Kota Balikpapan mengenai dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) strategis, yakni Penataan dan Pembinaan Gudang serta Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG).
Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Hotel Grand Senyiur Balikpapan itu dihadiri sekitar 80 peserta dari unsur Forkopimda, anggota DPRD, pejabat Pemkot, dan tamu undangan. Turut hadir Wakil Wali Kota Balikpapan Dr. Ir. H. Bagus Susetyo, M.M., Ketua DPRD H. Alwi Al Qadri, S.P., serta sejumlah pejabat seperti Kapten Pas Gunadi (Dansathanlan Lanud Dhomber), Mayor Laut (PM) Ronald L. Ganap (Dandenpomal Lanal Balikpapan), dan H. Masrivani, S.Ag., M.H. (Kepala Kemenag Balikpapan).
Wujud Komitmen Tata Kelola dan Keadilan Gender
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Balikpapan H. Alwi Al Qadri, S.P. menegaskan pentingnya pembahasan dua Raperda tersebut sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola kota yang tertib dan pembangunan daerah yang adil serta merata.
Penataan gudang diperlukan agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai peruntukan wilayah dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Sementara Raperda Pengarusutamaan Gender merupakan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan setara,” ujar Alwi.
Pandangan Fraksi-Fraksi DPRD
Seluruh fraksi di DPRD Balikpapan menyampaikan pandangan umum mereka dengan berbagai masukan dan catatan penting.
Fraksi Partai Golkar menyampaikan apresiasi atas penyusunan dua Raperda tersebut dan menekankan perlunya penerapan RTRW dalam penataan gudang serta integrasi kebijakan PUG di seluruh tahapan pembangunan.
Fraksi Partai NasDem mendukung langkah Pemkot dalam menata kawasan gudang dan menyoroti isu-isu strategis daerah seperti banjir, kemacetan, serta pelayanan PDAM. Fraksi ini juga menekankan pentingnya transparansi dalam izin gudang dan peningkatan edukasi publik terkait kesetaraan gender.
Fraksi Partai Gerindra mendorong agar zonasi gudang difokuskan di wilayah Balikpapan Utara (KM 13) guna mendukung distribusi logistik, serta menegaskan perlunya penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi.
Fraksi PDI Perjuangan menilai kedua Raperda tersebut penting untuk mendukung ketertiban, keamanan, dan efisiensi ekonomi daerah. PDI Perjuangan juga menegaskan komitmen terhadap penerapan prinsip keadilan gender di seluruh aspek pembangunan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pendataan menyeluruh gudang berizin maupun tidak berizin, serta pengawasan ketat agar kebijakan zonasi dapat berjalan efektif. Fraksi ini juga mendukung penguatan PUG sebagai strategi keadilan sosial di tingkat daerah.
Fraksi Gabungan PKS dan PPP masih menyampaikan pemandangan umum pada akhir rapat, dan catatan resminya akan disampaikan setelah notulensi lengkap diterima dari DPRD.
Situasi Kondusif
Kegiatan rapat paripurna berlangsung dengan tertib, aman, dan lancar. Pengamanan kegiatan dilakukan oleh personel Polsek Balikpapan Selatan yang memastikan situasi tetap kondusif hingga rapat ditutup.
( Alfian )
