Pemda Bandung Barat Perkuat Hilirisasi Pemberantasan Korupsi: Tidak Ada Toleransi Bagi Siapapun Yang Melanggar Integritas
BANDUNG BARAT, jurnalpolisi.id
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) kembali meneguhkan komitmennya dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Melalui kegiatan Diseminasi Hilirisasi Penguatan Pemberantasan Korupsi dan Penandatanganan Komitmen Bersama Antikorupsi Aparatur Desa yang digelar di Hotel Novena, Lembang.
Jajaran pemerintahan hingga tingkat desa menyatakan tekad bersama untuk memperkuat integritas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kamis (30/10/2025).
Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Bupati Bandung Barat Drs. H. Asep Ismail, M.Si., Sekretaris Daerah KBB Ade Zakir, Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Bandung Wawan Kurniawan, SH., MH., Kanit Tipidkor Polres Cimahi Dimas Irfan H., STrk., SIK., MH., Penyuluh Antikorupsi KPK, Inspektur Inspektorat Daerah KBB Yadi Azhar, Kepala DPMD KBB Dudi Supriadi, S.Sos., para Camat, Kepala Desa dan BPD se-KBB.
Bupati Bandung Barat, Jeje Ritchie Ismail, yang diwakili oleh Wakil Bupati Asep Ismail dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, tetapi menjadi momentum penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berintegritas.
“Hari ini adalah momentum penting. Bukan sekadar kegiatan, tetapi bagian dari upaya nyata pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertekad penuh membangun tata kelola yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Asep dalam sambutannya.
Ia menambahkan, praktik korupsi ibarat rayap yang menggerogoti secara perlahan tanpa terlihat, namun menimbulkan kerusakan besar ketika dibiarkan.
“Korupsi itu seperti rayap. Ia tidak langsung terlihat, tapi sedikit demi sedikit menggerogoti dari dalam. Ketika disadari, kerusakan sudah begitu parah, bukan hanya pada bangunan fisik, tetapi juga pada kepercayaan rakyat, masa depan generasi, dan marwah pemerintahan,” tegasnya.
Asep juga mengingatkan bahwa tidak ada toleransi bagi siapa pun yang melanggar integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menciptakan Bandung Barat yang bebas korupsi.
“Kegiatan ini adalah bentuk komitmen kuat pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan lima tahun ke depan yang bersih dan transparan. Dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, saya yakin kita bisa menciptakan Bandung Barat yang bebas korupsi, menjunjung tinggi amanah rakyat,” ungkapnya.
Sebagai bentuk keseriusan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebelumnya telah melaksanakan penandatanganan komitmen antikorupsi pada 12 Agustus 2025. Kini, komitmen tersebut diperluas dengan melibatkan seluruh aparat desa, baik kepala desa maupun Ketua BPD se-Kabupaten Bandung Barat.
“Mudah-mudahan komitmen ini bukan hanya sekadar administrasi, tapi menjadi darah daging dalam menjalankan pemerintahan dari tingkat kabupaten hingga desa,” tutur Asep.
Melalui kegiatan ini, Pemkab Bandung Barat berharap seluruh jajaran pemerintahan dapat menjadikan semangat antikorupsi sebagai budaya kerja yang melekat dalam keseharian, demi mewujudkan visi Bandung Barat Amanah, Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, dan Harmonis (AMANAH) selama lima tahun ke depan. (DRIV).
