Bupati Labuhanbatu Pimpin Rakor MCSP , Komitmen Pencegahan Korupsi Diperkuat.

Labuhan batu jurnalpolisi.id

Bupati Labuhanbatu, dr. Hj. Maya Hasmita, Sp.OG., MKM., memimpin rapat koordinasi (rakor) pemantauan dan evaluasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) di ruang rapat Bupati, Komplek Kantor Bupati Labuhanbatu, Jalan Gose Gautama, Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Rabu (05/11/ 2025 ).

Rakor tersebut dihadiri Wakil Bupati H. Jamri, ST., Sekretaris Daerah Ir. Hasan Heri Rambe, Asisten II Setdakab Ikramsyah, Asisten III Setdakab Zaid Harahap, para kepala OPD, kepala bagian di lingkungan Setdakab, serta sejumlah pejabat instansi terkait.

MCSP merupakan sistem yang digagas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur sekaligus meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam mencegah tindak korupsi. Dalam sambutannya, Bupati Maya Hasmita menyampaikan bahwa implementasi MCSP di Kabupaten Labuhanbatu masih belum optimal.

Oleh karena itu, Pemkab berkomitmen untuk melakukan pembenahan dan mempercepat pelaksanaan program secara menyeluruh. “Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan MCSP bukan sekadar capaian angka, namun mencerminkan integritas dan komitmen moral seluruh jajaran pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Bupati.

Bupati menegaskan akan terus mengevaluasi dan merumuskan langkah perbaikan, baik dalam aspek tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, maupun pengawasan internal. Rakor dilanjutkan dengan pemaparan materi dan diskusi bersama narasumber dari Satgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI, Renta Marito melalui Zoom Meeting.

Dengan komitmen yang kuat, Pemkab Labuhanbatu berharap dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mencegah tindak korupsi. “Kami akan terus bekerja sama dengan KPK dan instansi terkait untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan,” tambah Bupati.

Pemkab Labuhanbatu akan terus memantau dan mengevaluasi pelaksanaan MCSP untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan mencegah tindak korupsi.

Eka Hombing
Reporter JPN

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *