Polres Mahakam Ulu Hadiri Forum Konsultasi Publik RPJMD 2025–2029
Mahakam Ulu jurnalpolisi.id
Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025–2029 pada Kamis (6/11/2025) di Ballroom Lantai III Kantor Bupati Mahakam Ulu, Kecamatan Long Bagun. Kegiatan ini bertujuan menjaring masukan dari para pemangku kepentingan sebagai bagian dari proses penyempurnaan dokumen RPJMD yang akan menjadi arah pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Acara dibuka langsung oleh Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, dan dihadiri unsur pimpinan daerah, DPRD, kepala OPD, akademisi, lembaga masyarakat, dunia usaha, serta perwakilan dari Polres Mahakam Ulu.
Bupati Mahakam Ulu dalam sambutannya menyampaikan bahwa RPJMD 2025–2029 menjadi pedoman pembangunan daerah yang fokus pada peningkatan kualitas SDM, pemerataan pembangunan, ketahanan lingkungan, serta tata kelola pemerintahan yang efektif. Visi “MAHULU MELAJU: Maju, Merata, Berkelanjutan” dijabarkan ke dalam lima misi strategis, antara lain pembangunan SDM unggul, pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur, penguatan budaya dan ketahanan sosial, serta tata kelola pemerintahan yang digital dan berintegritas.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber dari Bappeda Provinsi Kaltim, Badan Pusat Statistik (BPS) Mahakam Ulu, Yayasan Konservasi Alam Nusantara (YKAN), serta Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan Universitas Gadjah Mada (UGM). Pemaparan berfokus pada penyelarasan program pembangunan antarlevel pemerintah, indikator strategis daerah, kajian pembangunan kawasan terpadu berbasis perhutanan sosial, serta rancangan awal RPJMD. Berdasarkan data BPS, Mahakam Ulu menunjukkan tren positif pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM, tetapi masih memiliki tantangan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kemandirian ekonomi daerah.
Forum ditutup dengan sesi diskusi dan foto bersama. Kehadiran Polres Mahakam Ulu menunjukkan komitmen dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah, khususnya pada aspek keamanan wilayah yang menjadi faktor penting dalam kelancaran pembangunan. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat menghasilkan masukan strategis sehingga RPJMD 2025–2029 menjadi dokumen pembangunan yang realistis, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
( Alfian )
