Uji Coba Mobil Logistik MBG di Jembatan Gantung Cibereum Picu Kekhawatiran Warga
Cilacap – jurnalpolisi.id
Warga Dusun Cibereum, Desa Ujung Gagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, menyampaikan kekhawatiran atas insiden uji coba mobil pikap pengangkut logistik Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melintasi Jembatan Gantung Cibereum, satu-satunya akses utama warga di wilayah tersebut.
Peristiwa yang terjadi pada pekan lalu itu dinilai berisiko terhadap keselamatan dan kelayakan jembatan, yang selama ini hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua dan pejalan kaki.
Sejumlah warga menyebutkan, saat mobil melintas, jembatan tampak berguncang hebat dan dikhawatirkan mengalami kerusakan.
“Jembatan ini urat nadi kami. Programnya memang baik, tapi pelaksanaannya tidak boleh ceroboh. Kalau jembatan rusak, ratusan warga bisa terisolasi,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat, Minggu (3/11/2025).
Warga juga mempertanyakan kurangnya koordinasi dengan pemerintah desa sebelum uji coba dilakukan. Mereka menilai tindakan tersebut menunjukkan lemahnya pengawasan dan perencanaan logistik dalam pelaksanaan program MBG di daerah dengan akses terbatas.
Penjelasan Pihak MBG
Pemilik dapur logistik MBG, Hartono, menjelaskan bahwa uji coba mobil pikap dilakukan untuk mencari solusi agar makanan bergizi dapat sampai ke sekolah tepat waktu, karena jalur alternatif sejauh 8 kilometer dalam kondisi rusak berat.
“Tujuan kami semata untuk memastikan anak-anak tetap mendapatkan makanan bergizi sesuai jadwal. Kami akui, keputusan uji coba itu menimbulkan kekhawatiran, dan kami akan segera memperbaikinya,” kata Hartono dalam klarifikasinya.
Ia menambahkan, pihaknya akan menghentikan penggunaan kendaraan roda empat di jalur jembatan gantung dan beralih ke sistem pengiriman alternatif menggunakan kendaraan roda dua atau metode berantai yang lebih aman.
Tuntutan dan Evaluasi
Warga mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap SOP (Standar Operasional Prosedur) distribusi MBG agar insiden serupa tidak terulang. Mereka meminta agar aspek keselamatan infrastruktur menjadi prioritas utama.
Selain itu, masyarakat berharap pemerintah desa dan pihak penyelenggara program dapat duduk bersama untuk menentukan jalur distribusi yang aman, transparan, dan sesuai dengan kapasitas infrastruktur yang ada.
“Kami tidak menolak program MBG, tapi keselamatan dan kelestarian jembatan harus dijaga. Solusi teknis bisa dicari bersama,” tambah warga.
Dengan adanya komitmen perbaikan dari pihak MBG, masyarakat kini menunggu langkah nyata berupa revisi SOP, peningkatan koordinasi, dan pengawasan yang lebih ketat di lapangan.
(Tim JurnalPolisi.id)
