Dr H. Yusuf Mustafa S.H.MH.Paparkan Kondisi APBD Kaltim Dalam Dialog Pembangunan
BALIKPAPAN – jurnalpolisi.id
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur Komisi I, Yusuf Mustafa, memaparkan kondisi anggaran daerah serta pentingnya pengawasan hasil pembangunan dalam kegiatan Dialog Rakyat yang digelar di Balikpapan, Minggu (7/12/2025).
Kegiatan berlangsung di kediaman Yusuf Mustafa, Kompleks Balikpapan Baru, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, dan dihadiri tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan warga.
Dalam pemaparannya, Yusuf Mustafa mengungkapkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Timur mengalami penurunan signifikan dari Rp21 triliun menjadi sekitar Rp15 triliun.
“Pemotongan ini terjadi akibat berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat, termasuk penyesuaian sejumlah program nasional. Namun kita tetap optimistis pembangunan bisa berjalan dengan pengelolaan anggaran yang lebih efektif,” ujarnya.
Program Strategis Tetap Dipertahankan
Yusuf menegaskan, meskipun terjadi pengetatan fiskal, sejumlah program prioritas tetap dipertahankan, di antaranya program pendidikan gratis untuk jenjang menengah hingga perguruan tinggi, serta bantuan sosial berbasis keagamaan.
“Program pendidikan gratis tetap berjalan, termasuk dukungan biaya kuliah melalui skema UKT. Ini menjadi prioritas agar generasi muda tetap mendapat akses pendidikan,” katanya.
Selain itu, Pemprov Kaltim juga mengalokasikan anggaran untuk peningkatan layanan kesehatan, penguatan rumah sakit milik provinsi, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah perkotaan dan permukiman.
Warga Sampaikan Keluhan Infrastruktur
Dalam sesi dialog, Ketua LPM Kelurahan Gunung Bahagia, Muhammad Ramli, menyampaikan keluhan warga terkait proyek drainase dan semenisasi jalan di kawasan RT 28 yang dinilai belum maksimal dan masih menyebabkan banjir.
Ia meminta kejelasan mekanisme pengaduan masyarakat apabila pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan kondisi lapangan.
Menanggapi hal tersebut, Yusuf Mustafa menyatakan akan berkoordinasi dengan pemerintah kota dan instansi teknis terkait untuk memastikan kejelasan kewenangan proyek serta mencari solusi terbaik bagi warga.
“Kita akan cek apakah proyek tersebut menjadi kewenangan kota, provinsi, atau balai teknis. Aspirasi warga akan kami tindaklanjuti agar kualitas pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Yusuf menekankan bahwa kehadiran anggota legislatif harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam memperjuangkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur.
( Alfian )
