Peringatan Keras Komisi B DPRD Cilacap: Mutu Proyek Pertanian dan Antikorupsi Jadi Prioritas Utama.
Cilacap,- jurnalpolisi.id
MAJENANG – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap melakukan Peninjauan Kerja (PK) ke Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Majenang pada Selasa, 9 Desember 2025. Kunjungan ini merupakan agenda pengawasan legislatif untuk memastikan proyek-proyek pertanian di wilayah tersebut berjalan sesuai standar kualitas dan prinsip akuntabilitas.
Ketua Komisi B Tekankan Mutu dan Spek Teknis
Rombongan PK yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi B, Didi Yudi Cahyadi, dihadiri oleh jajaran Kepala Bidang Pertanian Cilacap, penyedia barang dan jasa, konsultan pengawas, serta awak media. Dalam arahannya, Didi Yudi Cahyadi menyampaikan peringatan keras dan tegas kepada semua pihak yang terlibat dalam proyek.
“Mutu pekerjaan adalah prioritas utama. Kami menuntut agar semua proyek dikerjakan sesuai spesifikasi teknis (spek bestek),” ujar Didi Yudi Cahyadi.
Ia merincikan beberapa poin penegasan yang wajib dipatuhi:
Mutu dan Spesifikasi: Proyek wajib menghasilkan produk bermutu dan dikerjakan sesuai spek teknis yang telah ditetapkan.
Akuntabilitas Penuh: Dinas, kontraktor, dan Kepala BPP dituntut untuk memperhatikan kebutuhan riil dari kelompok tani di lapangan.
Antikorupsi: Didi Yudi Cahyadi secara lugas menegaskan, “Tidak boleh ada praktik korupsi sedikit pun,” menekankan pentingnya integritas.
Transparansi Anggaran: Penggunaan dan pembelanjaan anggaran negara harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Anggota Dewan Dukung Penuh Kontrol Sosial Media
Anggota Komisi B, Edi Purwanto, turut memberikan sorotan penting terhadap peran media massa dalam sistem pengawasan. Edi Purwanto secara terbuka meminta awak media untuk menjalankan tugas kontrol sosial tanpa rasa takut atau sungkan.
“DPRD sendiri bertindak sebagai ‘kacung masyarakat’,” sebut Edi Purwanto, menegaskan bahwa legislatif sangat mendukung peran media dalam menciptakan keseimbangan pengawasan demi kemajuan Kabupaten Cilacap.
Pertemuan PK ditutup dengan kesepakatan kolektif antara Komisi B DPRD, kontraktor, dan pihak terkait. Kesepakatan ini berfokus pada tujuan bersama untuk memastikan setiap proyek pertanian berjalan tepat aturan, tepat anggaran, dan tepat sasaran, selaras dengan visi pembangunan Cilacap yang lebih maju dan besar.
(syai/byu)
