Bantuan 12 Ekor Sapi di Desa Bantar Disorot, Nilai Anggaran Rp194 Juta Dipertanyakan

WANAREJA – jurnalpolisi.id
Program penguatan ekonomi kerakyatan melalui bantuan ternak sapi di Desa Bantar, Kecamatan Wanareja, menjadi perhatian publik. Bantuan berupa 12 ekor sapi indukan yang disalurkan melalui dana aspirasi salah satu Anggota DPRD Daerah Pemilihan (Dapil) 4 berinisial F tersebut memiliki nilai anggaran sebesar Rp194.000.000, yang dinilai sejumlah pihak tidak sebanding dengan kondisi ternak yang diterima.

Perbedaan Nilai Anggaran dan Kondisi Lapangan

Berdasarkan perhitungan anggaran, nilai pengadaan sapi tersebut mencapai sekitar Rp16,1 juta per ekor. Dengan harga tersebut, bantuan ternak diharapkan memenuhi standar kualitas yang baik, sehat, dan layak sebagai sapi indukan.

Namun, hasil pantauan di lapangan menunjukkan bahwa sapi yang diterima Kelompok Tani (Poktan) Mekar Jaya memiliki kondisi yang dinilai kurang optimal. Beberapa ternak tampak kurus, dengan postur tubuh yang tidak ideal dan kondisi fisik yang memunculkan pertanyaan dari masyarakat setempat.

Tanggapan Kelompok Tani

Ketua Poktan Mekar Jaya, Daryono, membenarkan kondisi sapi yang diterima tidak sesuai harapan awal. Meski demikian, pihaknya tetap menerima bantuan tersebut.

“Walaupun kondisi sapi kurus, tetap kami terima. Soal harga kami tidak mempersoalkan, yang penting kelompok tani mendapatkan bantuan,” ujar Daryono saat ditemui awak media.

Sikap tersebut dinilai sebagai bentuk keterbatasan posisi kelompok penerima bantuan, yang khawatir jika penolakan dapat berdampak pada keberlanjutan program di kemudian hari.

Belum Ada Penjelasan dari Pihak Terkait

Hingga berita ini diturunkan, Anggota DPRD berinisial F selaku pengusul aspirasi belum memberikan keterangan resmi. Upaya konfirmasi melalui pesan singkat dan sambungan telepon belum mendapat tanggapan.

Kondisi tersebut memunculkan harapan publik agar proses penyaluran bantuan, termasuk pemilihan penyedia dan penentuan harga, dapat dijelaskan secara terbuka demi menjaga kepercayaan masyarakat.

Dorongan Evaluasi dan Pengawasan

Sejumlah pihak mendorong instansi terkait, seperti Dinas Pertanian maupun Inspektorat, untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut. Langkah yang diharapkan antara lain:

• Pemeriksaan fisik ternak guna memastikan kesesuaian dengan dokumen perencanaan.
• Evaluasi proses pengadaan, termasuk kredibilitas penyedia barang.
• Penilaian efektivitas program, agar bantuan benar-benar memberi manfaat bagi petani dan tidak menimbulkan potensi kerugian negara.

Masyarakat berharap klarifikasi dan pengawasan dapat dilakukan secara objektif dan transparan, sehingga program bantuan pemerintah tetap tepat sasaran serta akuntabel.

(Syai)