Kegiatan rehabilitasi Mandi, Cuci, Kakus (MCK) yang bersumber dari Dana Desa di Desa Kecupak 1, Kecamatan PGGS, Kabupaten Pakpak Bharat, menuai sorotan dan keluhan dari masyarakat setempat. Pasalnya, hasil pekerjaan rehab MCK tersebut dinilai tidak sesuai dengan pagu anggaran dan dikerjakan secara asal-asalan.
Sejumlah warga menilai kondisi MCK pascarehabilitasi justru memprihatinkan dan sulit digunakan. Dugaan penyimpangan anggaran pun mencuat karena hasil pekerjaan dinilai tidak sebanding dengan dana yang telah dialokasikan.
Salah seorang warga Desa Kecupak 1 yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa dengan kualitas pembangunan MCK tersebut. Menurutnya, fasilitas yang seharusnya menunjang kebutuhan dasar masyarakat justru tidak berfungsi maksimal.
“Setelah direhab, MCK itu seharusnya ada dua ruang, satu untuk pria dan satu untuk wanita. Tapi kenyataannya, hanya satu ruang yang kondisinya bagus. Bak air juga cuma satu yang layak, sementara bak mandi di ruang lainnya bocor,” ujarnya kepada wartawan.
Dari hasil pantauan wartawan di lapangan, kondisi toilet di lokasi MCK juga terlihat kotor dan tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya. Secara fisik, bangunan tersebut tampak seperti tidak direhabilitasi dengan baik.
Di tempat terpisah, warga lain juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Kepala Desa Kecupak 1. Warga menilai pemerintah desa kurang serius dalam mengelola dan merawat fasilitas umum yang dibangun menggunakan dana negara.
Saat awak media mencoba melakukan konfirmasi ke Kantor Desa Kecupak 1, Kepala Desa tidak ada ditempat dan Bendahara Desa tidak mau menjawab alias bungkam, ketika ditanya berapa anggaran dan tahun berapa Rehab MCK tersebut.
Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait besaran pagu anggaran dan realisasi dana rehabilitasi MCK juga tidak mendapatkan respons. Bahkan, nomor yang dihubungi dilaporkan tidak aktif.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Desa Kecupak 1 belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian anggaran dan kualitas pekerjaan rehab MCK tersebut.
Masyarakat berharap Aparat Penegak Hukum (APH) serta Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat dapat turun tangan melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penggunaan Dana Desa di Kecupak 1, agar setiap pembangunan benar-benar bermanfaat dan tidak disalahgunakan.
