Ribuan Warga Tapanuli Selatan Masih Terjebak di Pengungsian Pascabencana
Tapanuli selatan, jurnalpolisi.id
Hujan ekstrem yang memicu banjir bandang, longsor, dan pergerakan tanah di Kabupaten Tapanuli Selatan belum sepenuhnya berlalu dari kehidupan warganya. Hingga pekan pertama Januari 2026, ribuan penduduk dari belasan kecamatan masih hidup di pengungsian, tanpa kepastian kapan bisa kembali atau memulai hidup baru.
Bagi sebagian besar pengungsi, pulang bukan lagi pilihan. Permukiman mereka hancur, tersapu banjir bandang, atau kini berdiri di atas tanah yang dianggap berbahaya. Rumah-rumah di tepi sungai, di kaki perbukitan, hingga kawasan dengan retakan tanah dinilai tak lagi layak dihuni karena ancaman bencana susulan.
Di sejumlah titik pengungsian, kisah kehilangan itu berulang. Warga Desa Garoga, misalnya, mengisi barak di kawasan Batu Hula setelah desa mereka rata dihantam banjir bandang. Sementara ratusan keluarga dari Desa Tandihat terpaksa menempati area perkebunan PTPN IV Simarpinggan karena tanah kampung mereka mengalami pergeseran serius.
Kampung Taman Sari bernasib tak kalah getir. Permukiman yang berada persis di bantaran Sungai Batangtoru kini nyaris tak menyisakan jejak. Banjir bandang mengubah kawasan hunian menjadi bagian dari alur sungai. Para warganya sementara ini tinggal di perumahan perkebunan PTPN IV Hapesong.
“Kami tidak berani kembali. Sungai sudah mengambil kampung kami,” ujar Misdi, 65 tahun, warga Dusun Pulo Lubang, Senin, 5 Januari 2026.
Wilayah Batangtoru menjadi kawasan terdampak paling parah. Dua sungai Garoga dan Batangtoru meluap hampir bersamaan, memutus akses dan merusak permukiman. Di Desa Hapesong Baru, 27 kepala keluarga bertahan di pondok-pondok darurat di lahan kebun. Bangunan seadanya itu berdiri tanpa perlindungan struktur permanen.
Data BPBD Tapanuli Selatan mencatat jumlah pengungsi mencapai 4.220 jiwa. Sebanyak 1.073 kepala keluarga tinggal di pengungsian terpusat, sementara puluhan lainnya mengungsi secara mandiri di berbagai lokasi.
Kepala Pelaksana BPBD Tapanuli Selatan, Julkarnaen Siregar, mengatakan pemerintah daerah masih menunggu realisasi pembangunan hunian sementara. “Pemantauan tetap dilakukan setiap hari untuk memastikan kebutuhan dasar pengungsi,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan, warga menggantungkan harapan pada langkah cepat pemerintah. Bagi mereka, bencana bukan hanya soal kehilangan harta, tetapi juga soal masa depan apakah akan kembali hidup aman, atau terus berpindah dari satu pengungsian ke pengungsian lain.
(P.Harahap)
