Komisi IV DPRD Kota Bogor Sidak Dapur MBG Bosowa Usai Kasus Keracunan Massal
Kota Bogor, jurnalpolisi.id
Menyikapi kasus keracunan makanan dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Yayasan Bosowa Bina Insani, Tanah Sareal, Komisi IV DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi langsung ke lokasi, Rabu (7/5).
Inspeksi tersebut melibatkan Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Disdik), dan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Kota Bogor. Pemeriksaan dilakukan menyeluruh terhadap kebersihan dapur yang terletak di area kantin sekolah.
Wakil Ketua Komisi IV, Rezky Kartika, menemukan sejumlah pelanggaran sanitasi seperti keberadaan lalat di makanan yang akan dikemas, lantai ruang pengemasan yang kotor, serta penggunaan meja kayu yang rentan menjadi tempat berkembangnya bakteri.
“Ada beberapa hal yang harus segera dibenahi untuk menjamin kebersihan dan keamanan makanan,” ujar Rezky.
Sekretaris Komisi IV, Juhana, menegaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, dukungan terhadap program MBG tetap kuat, namun pengawasan harus diperketat pasca insiden ini.
“Kami ingin memastikan program berjalan baik tanpa mengorbankan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Dalam pertemuan dengan pihak yayasan dan pengelola dapur, terungkap bahwa insiden keracunan ini berstatus Kejadian Luar Biasa (KLB) karena jumlah korban mencapai hampir 10 persen dari total penerima manfaat. Hingga kini, Dinkes masih menerima laporan korban baru.
“Pagi ini ada laporan tambahan korban, artinya jumlahnya bisa terus bertambah,” ungkap anggota Komisi IV, Endah Purwanti.
Endah juga meminta pihak yayasan menunjukkan empati dengan menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Ia berharap standar penyajian dan distribusi makanan diperbaiki agar kejadian serupa tak terulang.
Sementara itu, hasil uji laboratorium masih ditunggu dan dijadwalkan keluar pada Minggu (11/5). DPRD bersama Pemkot akan menindaklanjutinya dalam rapat koordinasi.
Anggota Komisi IV lainnya, Karina Soerbakti, menyatakan bahwa insiden ini menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak agar program pemerintah pusat seperti MBG tetap berjalan dengan standar operasional prosedur (SOP) yang ketat.
“Tujuan kami bukan menyalahkan, tapi mencari solusi terbaik agar masyarakat mendapatkan layanan yang aman dan berkualitas,” tutup Karina.
Laporan: Parlindungan, S.A.Md.Kep | Kaperwil Bogor
