Bimtek Ala Padangsidimpuan Kepala Desa Berbondong ke Medan, Dana Desa Jadi Bekal Perjalanan
Padangsidimpuan , jurnalpolisi.id
yang janggal dalam penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi para kepala desa se-Kota Padangsidimpuan yang berlangsung di Hotel Grand Antares, Medan, Jumat, 10 Oktober 2025. Dari luar, kegiatan itu tampak seperti agenda resmi pembinaan aparatur desa. Namun di baliknya, tersimpan sejumlah keanehan yang memantik tanya.
Penyelenggara kegiatan bukanlah instansi pemerintah, melainkan sebuah lembaga bernama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), berkedudukan di Medan.
Berdasarkan surat yang beredar, LPMD tercatat sebagai lembaga berbadan hukum di bawah Kemenkumham. Sementara peserta kegiatan ini seluruhnya berasal dari 42 desa di Kota Padangsidimpuan jarak tempuh sekitar 400 kilometer dari lokasi pelatihan.
Lebih janggal lagi, sumber di internal pemerintahan daerah menyebut ada “peran penting” dua figur di balik penyelenggaraan ini seorang staf khusus Wali Kota berinisial WR dan seorang pengurus LSM sekaligus pemborong proyek, SMH.
Keduanya diduga menjadi penghubung antara LPMD dan para kepala desa agar kegiatan tersebut bisa terlaksana.
Surat undangan yang diterima para kepala desa mencantumkan biaya pelatihan sebesar Rp5 juta per orang.
Setiap desa diminta mengirim tiga peserta kepala desa, perwakilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Jika dijumlahkan, total anggaran pelatihan mencapai sekitar Rp630 juta.
Tema kegiatan terdengar megah “Strategi Pengelolaan Pengembangan BUMDes untuk Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa.”
Namun sumber di lapangan mengatakan, sebagian besar kepala desa berangkat tanpa pemahaman jelas tentang substansi pelatihan. “Yang penting hadir, bawa SPT dan dana desa,” ujar seorang peserta yang enggan disebut namanya.
Rombongan berangkat dari Padangsidimpuan Kamis malam, 9 Oktober 2025. Bus-bus besar membawa para peserta menuju Medan.
Selama dua malam, mereka menginap di hotel berbintang lengkap dengan fasilitas mewah springbed empuk, ruang rapat berpendingin udara, dan makan prasmanan.
Kontras dengan keseharian warga desa yang mereka pimpin. Saat para kepala desa duduk di ruang ber-AC membahas “ketahanan pangan,” masyarakat di kampung masih bergulat di bawah terik matahari dengan cangkul dan lumpur sawah.
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kota Padangsidimpuan, Iswan Nagabe, membenarkan adanya kegiatan tersebut.
“Benar, ada undangan itu. Tapi saya tidak pernah mengarahkan (mereka) ke sana, bos,” ujarnya singkat saat dikonfirmasi.
Penggunaan dana desa untuk kegiatan Bimtek di luar kota semacam ini bukan hal baru di Padangsidimpuan. Dalam beberapa tahun terakhir, praktik serupa kerap terjadi meski menuai kritik karena dianggap tidak berdampak langsung bagi warga desa.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak LPMD maupun Pemerintah Kota Padangsidimpuan terkait transparansi anggaran dan alasan pemilihan lokasi pelatihan di luar daerah.
Di tengah seruan efisiensi dan pemberdayaan masyarakat desa, perjalanan “belajar” para kepala desa ini justru menambah daftar panjang ironi uang desa yang semestinya untuk rakyat, malah berputar di hotel-hotel kota besar.(P.Harahap)
