Sekolah Hancur, Negara Terlambat, Anak-anak Tapanuli Selatan Terjebak Belajar di Tenda
Tapanuli Selatan, jurnalpolisi.id
Empat puluh lima hari setelah banjir bandang, longsor, dan pergerakan tanah melanda Kabupaten Tapanuli Selatan, ratusan anak sekolah masih bertahan belajar di tenda-tenda darurat.
Situasi ini menandai lambannya pemulihan sektor pendidikan dan memperlihatkan rapuhnya perlindungan negara terhadap hak dasar anak pascabencana.
Puluhan bangunan sekolah rusak berat sejak bencana akhir November 2025. Sebagian tersapu banjir, lainnya tertimbun longsor atau berada di zona retakan tanah yang berisiko amblas sewaktu-waktu. Hingga kini, sejumlah sekolah tidak dapat difungsikan sama sekali.
Di Garoga, bangunan SD nyaris lenyap, hanya menyisakan satu dinding berdiri. Di Huta Godang, ruang kelas masih tertutup lumpur. Di Lobu Uhom dan Tandihat, struktur bangunan retak dan terancam runtuh. Sementara itu, SDN Bandar Tarutung masih dikepung air luapan Sungai Batangtoru, membuat seluruh aktivitas belajar berpindah ke tenda.
Sebagai respons darurat, Dinas Pendidikan memasang 10 tenda sekolah di empat kecamatan. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Selatan, Efrida Yanti Pakpahan, menyebut bencana berdampak luas pada satuan pendidikan.
“Terdapat 18 TK/PAUD, 24 SD, dan 5 SMP yang terdampak. Sebagian sudah kembali belajar, tetapi tidak sedikit yang masih dalam kondisi darurat,” kata Efrida.
Tenda-tenda tersebut berasal dari bantuan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan BPBD, tersebar di Kecamatan Angkola Sangkunur, Angkola Selatan, Batangtoru, dan Muara Batangtoru. Selain belajar di tenda, sebagian siswa harus menumpang di sekolah terdekat dengan sistem pergiliran waktu.
Namun, solusi darurat itu menyisakan persoalan serius. Jam belajar berkurang, ruang belajar sempit, dan anak-anak harus berhadapan dengan panas, hujan, serta risiko kesehatan. Orang tua khawatir kondisi ini akan menurunkan kualitas pembelajaran dan keselamatan anak mereka.
Data pendidikan menunjukkan lebih dari 600 siswa terdampak langsung. Mereka menjalani proses belajar yang jauh dari standar layak, sementara kepastian rehabilitasi atau relokasi sekolah belum jelas.
Bencana di Tapanuli Selatan juga menelan korban besar. Sebanyak 93 orang dilaporkan meninggal dunia, dan sekitar 20 orang masih hilang.
Di tengah duka dan pemulihan yang berjalan lambat, anak-anak menjadi kelompok yang paling lama menanggung dampak.
Jika rehabilitasi sekolah terus tertunda, tenda-tenda darurat berpotensi berubah menjadi ruang belajar berkepanjangan.
Situasi ini bukan sekadar persoalan teknis pendidikan, melainkan cermin kegagalan negara memastikan hak anak atas pendidikan yang aman dan bermutu di tengah bencana.
(P.Harahap)
