Anggota BKD Desa Labulia Terancam Dipecat Oleh Kades Diduga Karena Tidak Searah Politik Dalam Pilbub Loteng 2020
Labulia NTB – Jurnalpolisi.id
19-12-2020 Para anggota BKD Desa Labulia Kec. Jonggat Kab. Loteng dibuat resah dengan Perkataan Mahjat Kades Labulia yang mengatakan ” Bagi para anggota BKD Desa Labulia yang besok tidak menerima surat, maka segera mengembalikan semua antribut BKD yang dimilikinya ke Desa”
Ucapan Kades itu sangat menyinggung perasaan para anggota BKD Desa Labulia. Sebelum pembayaran gaji, Saat itu BKD terlebih dahulu dikumpulkan di Kantor desa oleh Kades. Dan Kades menyampaikan ucapan yang tidak sepantasnya harus disampaikan. Begitu setelah menerima gaji semua para anggota BKD langsung meninggalkan tempat dengan perasaan kecewa (16-12-2020)
Atas perkataan Mahjat tersebut membuat seluruh anggota BKD Desa Labulia Geram dan segera para anggota BKD untuk musyawarah guna menentukan sikap dan langkah selanjutnya tegas Ketua BKD Labulia
Perkataan dan kekesalan Kades itu disebabkan karena diduga Kades tidak searah politik dengan para anggota BKD dalam Pilbub Loteng 2020 ujar Bohari
Satu saja anggota BKD yang akan diberhentikan oleh Kades yang disebabkan dengan alasan dan dasar hukum yang tidak jelas atau lebih lebih karena tidak searah politik dalam pilbub Loteng 2020, maka semua BKD Labulia akan mengundurkan diri dan semua kebobrokan Pemdes akan di bongkar ancam Bohari
Ketua BKD Labulia juga menjelaskan bahwa jumlah anggota BKD Desa Labulia berjumlah 18 orang. Dan yang dibayarkan oleh Pemdes baru gaji selama 5 bulan dengan masing masing anggota menerima Rp. 1.250.000. Tapi ironisnya ada 6 orang anggota BKD Desa Labulia yang belum dibayarkan gajinya dengan alasan yang tidak jelas terang Bohari.
Biasanya selama ini semua gaji anggota BKD diserahkan kepada ketua BKD untuk diserahkan ke masing masing anggota. Tetapi kali ini tidak. Gaji anggota BKD yang 6 orang itu ditahan oleh Mahjat kesal Ketua BKD
Sementara itu Mahjat Kades Labulia yang dikompirmasi media via WA terkait hal itu menjelaskan, Sanak coba side tanyakan lebih lengkapnya berkaitan dengan BKD supaya tidak terjadi berita yang kurang akurat (JPN NTB)
