Jakarta – jurnalpolisi.id
Menteri Perencanaaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melantik para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pratama, dan juga pejabat fungsional Kementerian PPN/Bappenas secara virtual pada hari Rabu, 23 Desember 2020.
Dalam sambutannya, menteri menjelaskan bahwa pelantikan ini merupakan hal biasa dalam roda organisasi, yang terpenting adalah para pejabat harus bergerak cepat dan berlari untuk menunaikan tugas penting yang telah menunggu. Ada beberapa hal yang disampaikan oleh menteri sebagai refleksi dan langkah kedepan.
“PERTAMA, saat ini kita berada dalam sebuah “new reality”, kenyataan baru, dalam mengelola pemerintahan, birokrasi, dan pelayanan publik dengan platform digital. Situasi ini terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia,” ungkap Menteri.
Pelantikan hari ini melalui pola virtual adalah cerminan adaptasi atas perubahan lingkungan strategis. Pandemi COVID-19 telah mempercepat transformasi digital di berbagai sektor kehidupan termasuk digital governance, open governance, dan collaborative governance.
Kementerian PPN/Bappenas sendiri telah mengadopsi trend baru dengan platform Bitrix sebagai pola kerja baru. Selain itu, Sistem Integrated Digital Workplace (IDW) akan terus dijalankan di lingkungan Kementerian PPN. Untuk itu, agenda Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi agenda penting yang harus dikelola, baik pada aspek proses perencanaan, penganggaran, evaluasi dan pelaporan, serta kearsipan.
Langkah kedua, menteri menghimbau agar semua pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian PPN/Bappenas dapat membaca perubahan lingkungan strategis global, nasional, dan daerah dengan cermat, cepat, dan tepat. Tugas penting untuk rancang TRANSFORMASI INDONESIA yang komprehensif, dengan road map kewilayahan, tanpa meninggalkan kearifan lokal daerah.
“Sebagai institusi perencanaan yang menyandang peran Think Tank Pemerintah, kita wajib membaca secara detail praktek baru, trend baru, kebijakan baru, dan benchmarking baru, yang terjadi di berbagai negara. Hal ini sebagai bagian dari penguatan science, knowledge, evidence-based policy-making process di Bappenas,” kata Menteri.
Ketiga, Menteri menghimbau agar dapat menguatkan peran Clearing House sebagai peran yang diamanahkan oleh Presiden Joko Widodo.
“Kita tata kembali proses di internal Bappenas dan proses eksternal yang kolaboratif ke Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya. Kita jalankan juga, peran enabler pembangunan,” ujar Menteri.
“Kita wajib untuk revitalisasi peran perencanaan, penganggaran, dan pengendalian, sesuai amanat PP 17/ 2017. Kita perkuat pendekatan Holistik, Integrasi, Tematik, dan Spasial (HITS). Kita pastikan rencana dapat ter-delivered di Kementerian/Lembaga dan Daerah. Kita wajib laksanakan terobosan,” tutup Menteri.*(Icky)
Sumber :
Tim Komunikasi Publik
Kementrian PPN/Bappenas
