BUPATI AGUS ISTIQLAL IKUTI RAKORNAS PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2024
Pesisir Barat, Lampung – jurnalpolisi.id
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfotiksan), Suryadi, S.IP., M.M., menginformasikan bahwa, Bupati Pesisir Barat (Pesibar), Dr. Drs. Agus Istiqlal, S.H., M.H., mengikuti peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024, melalui meeting zoom di ruang Media Center, Lantai 1 Gedung A Komplek Perkantoran Pemkab Pesibar, Rabu (22/5/2024).
Ikut mendampingi Bupati, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon (DPMP), Henry Dunan, S.E., S.H., M.H., CGCAE., dan perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).
Rakornas Pengawasan Intern Pemerintah tersebut yang digelar oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) itu dibuka langsung oleh Presiden RI, Ir. Joko Widodo.
“Tahun lalu, seingat saya bulan Juni, saya menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) mengenai Tunjangan Kinerja (Tukin) untuk BPKP menjadi 100 persen,” ujar Presiden, Joko Widodo mengawali sambutannya.
Presiden, Joko Widodo mengatakan hal tersebut merupakan bentuk apresiasi pada BPKP yang diharapkan memacu dan memicu kinerja dari BPKP yang memiliki peran besar mengawal kesinambungan pembangunan agar rakyat bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. “Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas, sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu, atau menambah tanda larangan, pokoknya ini tidak, pokoknya ini tidak, bukan itu. Kalau itu terjadi, ujungnya justru akan memperlambat, padahal tadi kita ingin keretanya cepat sampai tujuan,” tegas Presiden, Joko Widodo.
“Atau kalau saking ketakutannya, keretanya malah berhenti di tempat. Ditunjuk jadi pimpinan proyek, “Ndak, ndak, ndak, yang lain saja.” Kan lucu. Biasanya rebutan jadi pimpinan proyek. Inilah tujuan agar kereta itu sampai ke tujuan dengan cepat dan pas, tepat,” sambung Presiden, Joko Widodo.
Menurut Presiden, Joko Widodo, sasaran kinerja BPKP dan pengawas internal bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan. Untuk itu BPKP mesti memberikan arahan yang benar dan tuntunan yang tepat, bukan memasang jebakan. “Wah, ini keliru. Diamkan saja. Mestinya dibetulkan diawal, diberitahu di awal, jangan terbalik. Fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan, melainkan berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah,” kata Presiden, Joko Widodo.
Lebih lanjut Presiden, Joko Widodo mengatakan, kedepan tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Program dan belanja pemerintah akan semakin besar, serta tuntutan masyarakat akan semakin tinggi. Tidak hanya itu, kompetisi antarnegara akan semakin ketat. “Sudah sering saya sampaikan, negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lambat, bukan negara yang besar mengalahkan negara kecil, atau negara yang maju mengalahkan negara berkembang, enggak. Sehingga kecepatan itu sangat diperlukan, ketepatan itu sangat diperlukan. Oleh sebab itu, BPKP harus berinovasi, utamanya dalam penggunaan teknologi,” tutur Presiden, Joko Widodo.
Presiden, Joko Widodo mengingatkan bahwa keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberi solusi dan melakukan pencegahan. “Utamakan pencapaian outcomes. Utamakan manfaat yang maksimal yang diterima masyarakat untuk menjamin pembangunan semakin hari semakin berkualitas,” pungkas Presiden, Joko Widodo. (Zulfikar)*
