Jokowi 3 Periode, PDIP: Dari Pada Coba-Coba Presiden Baru, Mending Jokowi Saja!

Papua – Jurnal Polisi.id

Politisi Partai Demokrat Indonesia Perjuangan (PDIP), Effendi Simbolon mengatakan, bahwa wacana Joko Widodo (Jokowi), menjadi Presiden Republik Indonesia Tiga Periode merupakan hal yang realistis. Sebab, pernah ada pimpinan republik ini yang menjabat lebih dua periode.

“Itu realistis (3 periode) karena zaman Bung Karno (Soekarno), lebih dari 2 periode, Soeharto lebih dari 2 periode,” demikian kata Effendi saat diskusi virtual pada hari Sabtu, Tanggal 5 Juni 2021. Menurut dia, masalah periodesasi itu merupakan kesepakatan yang dituangkan dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, (UUD RI) 1945.

Jadi, saat ini ketika ada wacana untuk tiga periode merupakan hal yang baik. “Katakan saat ini atau mewacanakan untuk tiga periode, dan disitu berpeluang kembali untuk meneruskan kepemimpinan pak Jokowi. Saya kira, hal baik juga,” begitulah ujar dia seperti dikutip dari Warta Ekonomi, pada hari Senin, (7/6/2021).

Karena, kata dia, melihat peta 9 fraksi di DPR juga sepertinya akan setuju apabila Jokowi, kembali menjadi Presiden Republik Indonesia (RI satu) untuk periode ketiganya. Tentu, Effendi bukan mengklaim, tetapi sesuai dengan pengamatan.

“Pengamatan saya teman-teman partai line juga setuju, pengamatan saya tidak mengklaim. Karena, umumnya enak, dan nyaman, tinggal konstituen masyarakat melihat dari pada harus mencari figur baru, coba-coba. Ya, Presiden ini aja kita teruskan. Ini, yang kita rasakan juga, baik di Senayan, maupun kehidupan sehari-hari,” begitulah jelas dia.

Sementara Politisi Partai Golkar, TB Ace Hasan Syadzily berbeda pandangan dengan rekan koalisinya, terkait wacana jabatan Presiden Jokowi di tambah tiga periode. Menurut dia, Golkar belum membahas sama sekali soal adanya wacana perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945).

“Karena kalau masuk, nanti agendanya akan banyak dalam konteks pembahasan konstitusi itu. Pertama, soal GBHN, penguatan DPD, wacana tiga periode dan hal lainnya. Kenapa kami tidak membahas itu, karena terlalu banyak membuka kotak pandora bagi agenda-agenda lain,” begitulah tutur Ace.

Saat ini, kata Ace, bangsa Indonesia membutuhkan keseriusan agar fokus dalam penanganan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pembahasan tiga periode jabatan Presiden berkaitan dengan amandemen konstitusi tidak menjadi bagian prioritas pembahasan.

Editor: Keklir Kace Makupiola
Perwakilan: Papua & Maluku.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *