Kenapa sih Jokowi keluarkan UU Cipta kerja?

Karena :

“ Agenda nasional dari partai koalisi yang mendukung Jokowi jadi presiden”

“dasarnya sampai ada agenda seperti itu?”

“ Orang mau invest dalam bisnis real hanya dua faktor yang jadi pertimbangan. Pertama, regulasi dan Kedua, infrastruktur.“

“periode pertama Jokowi sudah bangun infrastruktur ekonomi secara luas. Kalau engga salah, hampir Rp. 2000 triliun uang APBN di gelontorkan. Kalau ditotal dengan proyek B2B, bisa mencapai Rp. 5000 triliun. Dalam kacamata awam, proyek itu terlalu berani. Misal jalan Toll, secara bisnis itu tidak layak kalau hanya memperhatikan traffic kendaraan yang ada. Jalan toll di Sumatera, Sulawesi, kalimantan, sebagian jawa, engga ada yang untung. Tetapi Jokowi tetap bangun walau sebagian besar uang berasal dari utang. Dia melihat masa depan.“

“ Masa depan?”

“ Ya, ketika dia lakukan investasi jor joran itu bukan tanpa perhitungan. Dia sudah rencanakan dengan baik. Bahwa setelah infrastruktur dibangun, dia akan longgarkan izin investasi.”

“ Kan sudah ada paket kebijakan ekonomi. Ada 16 paket loh. Engga sedikit. Kenapa engga efektif?”

“ Jokowi itu orang jawa. Perasaannya halus sekali. Dia engga mungkin membuat aturan yang pragmatis tenpa melalui proses alon alon asal kelakon. Periode pertama dia tetap focus kepada infrastruktur aja.

“ Mengapa?”

“ Karena masalah reformasi regulasi ini sangat politis. Salah langkah, bisa menimbulkan dampak politik luas. Maklum walau kita sudah reformasi namun kita tidak bisa lepas dari rezim masa lalu yang membuat birokrasi sebagai alat politik melahirkan oligarki bisnis. Semua elite politik, ormas, mereka sudah mapan dengan status quo dengan sistem yang ada, yang korup.”

“ Oligarki gimana sih?

“ Coba dech bayangin aja. 25 grup usaha besar menguasai 5,1 juta hektar lahan kelapa sawit di Indonesia. Luas tersebut hampir setara dengan luas setengah Pulau Jawa. Dari luasan tersebut, baru 3,1 juta hektar yang sudah ditanami, sisanya belum digarap. Mereka juga menguasai lahan tambang yang luasnya sama dengan luas lahan kebun sawit. Makanya, penerimaan pajak pribadi, 98 persen berasal dari 500.000 Wajip pajak. Ini artinya Indonesia saat ini hanya bergantung kepada satu juta WP perusahaan dan 500.000 WP orang pribadi. Ini sangat menyedihkan, padahal jumlah penduduk 200 juta lebih.”

“ Nah itulah yang harus dihentikan. UU Cipta kerja sebenarnya memberikan peluang bagi siapa saja.“

“ Tetapi UU Cipta Kerja membuat aturan lewat insentif yang memaksa perusahaan secara bisnis berbagi peluang kepada Usaha kecil. Contoh kalau mereka invest dan mereka membina UKM sebagai mitra supply chain, mereka dapat insentif pajak.”

“ Selagi izin usaha mudah diakses oleh siapa saja, mereka yang engga mau berubah, mereka akan digusur oleh kompetisi.”

“Apa ada jaminan setelah UU Cipta kerja ini investasi akan tumbuh pesat ?

“ Sederhana saja. Sekian dekade sumatera itu dikuasai oleh 25 grup besar. Mengapa tidak bertambah? karena akses izin adalah akses politik yang menciptakan eklusifitas bisnis dalam skema oligarki. Nah dengan tidak adanya ekslusifitas, peluang bagi siapa saja. Menambah 2 kali lipat group yang ada itu tidak sulit. Apalagi infrastruktur sudah tersedia.”

“ Bisa kasih contoh konkrit”

“ Saat sekarang ada 15 Kawasan Ekonomi Khusus. Itu sudah well prepared. Dengan UU Cipta Kerja, KEK akan diserbu oleh investor. Kalau masing masing KEK itu bisa menyerap 1 juta angkatan kerja maka total angkatan kerja adalah 15 juta. Itu belum termasuk pengaruh berganda terhadap UKM dan sektor informal. Luas sekali dampaknya bagi kemakmuran.”

“ Persiapkan infrastruktur ekonomi dan kemudian create UU Cipta kerja. Maka infrastruktur yang dibangun akan menghasilkan laba karena adanya geliat investasi yang butuh infrastruktur. Sebenarnya, sederhana saja ya cara berpikirnya. Terus kenapa orang ribut?

“ Orang awam engga paham yang sebenarnya diributkan. Sementara bagi elite yang selama ini punya ATM dari pengusaha rente, UU Itu adalah ancaman bagi mereka. Karena politik bukan lagi tambang uang tetapi adalah pengabdian.”***